Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (permenpan rb 6/2014)

Isi Pokok Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ( permenpan rb 6/2014 )

JogjaPosMedia.com – Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ( permenpan rb 6/2014 ) . Baru baru ini telah santer tentang informasi seputar permenpan rb 6/2014 yang berkenaan dengan ihwal penerimaan pegawai negeri sipil di Indonesia yang menuai pro kontra terkaiat penerimaan cpns 2018 ini. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – permenpan-rb-6-2014 yang garis besarnya mengatur tentang Jabatan Funsional Pranata HUbungan masyarakat dan Anka Kreditnya ini, bagi peserta ujian seleksi kompetensi dasar ( SKD ) yang kemarin dinyatakan lolos maka tahapan selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi bidang ( SKB ) yang pelaksanaannya SKB CPNS 2018 ini dijdwalakan sekitar tanggal 22 –  28 November 2018 ini.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ( permenpan rb 6/2014 )
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ( permenpan rb 6/2014 )

Sumber BKN menyatakan, profesi yang dimaksud termasuk dalam JFT

diantaranya Guru, Dokter, Apoteker dan lebih dari 200-an profesi yang lainnya sesuai yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ( permenpan rb 6/2014 )

Baca juga :

Sumber BKN juga menyebutkan penjelasan pada jabatan di kategori JFT ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Reformasi Birokrasi ( Permen RB : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – permenpan-rb-6-2014 tentang JFT Pranata Humas dan Angka krditnya)

Nah jadi jelaskan sekarang mengenai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – permenpan-rb-6-2014 ini, yuk bagi yang sudah lolos SKD segera persiapkan diri untuk tahapan selanjutnya seleksi SKB  dan ada tambahan dari BKN bahwa untuk kementrian atau lembaga pusat, SKB masih dengan kemungkinan adanya tambahan tes wawancara dan kesamaptaan sesuai dengan pengumuman instansi – instasi terkait, kesamaptaajn merupakan satu tahapan seleksi yang hampir sama dengan tes fisik atau tes kesehatan.

SKB sendiri merupakan tes keprofesionalisan dan kesesuain dari jabatan yang akan di embannya.

Terlepas dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – permenpan-rb-6-2014 ini, bagi mereka yang belum memenuhi syarat minimal lolos pasing grade maka dalam hal ini keputusan masih diperbincangkan pihak terkait untuk mengambil solusi dari situasi ini. Sebenanya dengan penerapan batasan minimal lolos pasing grade ini nertujuan un tuk meningkatkan profesionalisme dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Jadi nanti tidak ada kata kata rakyat tidak dilayani dengan baik oleh pegawai/ pejabat.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – permenpan-rb-6-2014permenpan rb 6/2014 bisa di download di sini

Sumber : MSN, BKN, Tweeter, kemenpan RB